BARRU,– Program pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, terus menunjukkan progres signifikan. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Barru, Wakil Bupati Barru, serta pejabat tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Pendidikan
Dalam foto yang beredar, terlihat rombongan yang terdiri dari Anggota DPRD Barru, salah satunya H. Rudi Hartono, bersama Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., tengah mendampingi pejabat dari Kementerian PU, yang diidentifikasi sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis (sebelumnya bernama Ditjen Cipta Karya, yang kini telah mengalihkan urusan pembangunan sarana strategis ke direktorat jenderal baru di bawah Kementerian PU).
Kunjungan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi langsung terhadap persiapan dan progres awal pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. Lokasi yang ditinjau tampak sebagai lahan yang baru saja dimulai tahap pematangan atau pembersihan lahan, dengan kontur tanah yang masih berupa gundukan dan beberapa pepohonan yang telah ditebang, menunjukkan proyek ini berada di fase awal konstruksi.
Para pejabat dan rombongan tampak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, seperti helm proyek dan rompi reflektif, serta menggunakan sepatu bot di lokasi yang berlumpur, menegaskan komitmen terhadap keselamatan kerja dan keseriusan dalam mengawal proyek infrastruktur.

Proyek Strategis Nasional: Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kabupaten Barru menjadi salah satu dari daerah yang terpilih untuk mendapatkan alokasi pembangunan sekolah ini.
Proyek Tahap II di Desa Lawallu ini merupakan pembangunan permanen setelah adanya rintisan Sekolah Rakyat sebelumnya. Diharapkan, dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU—yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur sarana strategis seperti sekolah, madrasah, pasar, dan stadion—serta pengawasan dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barru, pembangunan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekolah ini ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 anak dan menjadi investasi masa depan yang mengubah nasib anak-anak Barru.
Pejabat yang Terlibat:
Wakil Bupati Barru: Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si.
Anggota DPRD Barru: H. Rudi Hartono dan Anggota DPRD lainnya.
Perwakilan Kementerian PU: Pejabat dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (sebelumnya Cipta Karya) yang bertanggung jawab atas sarana strategis.






