BARRU – Dugaan penyerobotan dan perusakan lahan di kawasan Bulu Maraung, Dusun Pelleng Mallimpoe, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, resmi dilaporkan ke Polres Barru.
Pelaporan tersebut dilakukan oleh Ir. Hj. Andi Kurniawati Idris Juanna pada Jumat malam (20/11/2026). Laporan itu diterima langsung oleh petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Barru sekitar pukul 19.00 WITA.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTPL) Nomor LP/B/203/XI/2026/SPKT/POLRES BARRU/POLDA SULAWESI SELATAN, pelapor mengadukan dugaan tindak pidana penyerobotan dan perusakan lahan yang diklaim sebagai tanah miliknya dan memiliki sertifikat resmi.
Dalam uraian laporan, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis (19/11/2026), sekitar pukul 09.30 WITA, di Dusun Pelleng Mallimpoe, Desa Tompo, Kabupaten Barru, tepatnya pada titik koordinat -4.398546, 119.681598.
Pelapor menduga Andi Arif Rauf, yang dikenal dengan sapaan Andi Abu, bersama sejumlah orang lainnya telah memasuki pekarangan lahan tersebut. Mereka juga diduga melakukan penebangan pohon serta merusak sejumlah tumbuhan menggunakan senjata tajam jenis parang.
Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana perusakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 521 dan/atau Pasal 257, sebagaimana tercantum dalam laporan.
Kuasa hukum Andi Kurniawati Idris Juanna menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal dan menindaklanjuti perkara tersebut melalui jalur hukum. Bahkan, pihak pelapor berencana membawa persoalan ini ke proses hukum lebih lanjut, termasuk melalui pengadilan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan perusakan lahan yang diklaim memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah.
Penanganan perkara nantinya diharapkan dapat mengungkap secara terang status kepemilikan lahan, batas-batas tanah, kronologi kejadian, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Aparat kepolisian juga diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan fakta hukum yang sebenarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari pihak yang disebut dalam laporan sebagai terlapor.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Perlu ditegaskan, laporan tersebut masih berupa pengaduan dugaan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan laporan melalui mekanisme resmi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polri.






