Luwu utara SulSel // Tipikor RI. Sebelumnya diberitakan terkait mutasi ASN Luwu Utara dimana DPRD “Malemma” (Lemah) dalam mengawal kebijakan mutasi yang dilaksanakan oleh bupati Lutra kini anggota DPRD. angkat bicara
Saifuddin anggota DPRD Luwu Utara menerangkan bahwa DPRD kabupaten Luwu Utara sudah melakukan RDP terkait dengan mutasi ASN yang tidak sesuai dengan surat edaran BKN No 07 tahun 2024 dimana setiap mutasi harus melalui Aplikasi Integrated Mutasi (IMUT).
Dalam hal ini DPRD Luwu Utara sudah berkonsultasi Ke BKN Regional IV Makassar dan BKD Provensi Sulawesi Selatan.imbuhnya
Hasil konsultasi tersebut menerangkan bahwa
BKN Regional IV Makassar dan BKD Provensi Sulawesi Selatan tidak membenarkan adanya mutasi jika tidak menggunakan aplikasi IMUT (Integrated Mutasi) karena hal tersebut telah melanggar surat edaran yang dikeluarkan oleh BKN ( Badan Kepegawaian Nasional) pusat.
Jika DPRD Luwu Utara menemukan adanya mutasi tampa menggunakan aplikasi IMUT maka DPRD Luwu Utara diminta bersurat resmi
Terkait masalah tersebut, selebihnya masalah mutasi akan ditangani oleh BKN Regional IV Makassar.
Lanjut Saifuddin menerangkan Adapun Konsekuensi dari setiap pelaksanaan mutasi tampa melalui aplikasi bisa jadi data kepegawaian luwu utara dapat dinonaktifkan oleh BKN jika pemerintah kabupaten luwu utara tidak segera melakukan perbaikan dalam hal mutasi tersebut.
Sementara ono, aktivis pemerhati kebijakan public mengapresiasi langkah kongkrit anggota DPRD luwu utara yang dengan cepat merespon pemberitaan terkait mutasi tersebut
Kami berharap bahwa DPRD kabupaten Luwu utara agar mengawal sampai tuntas persoalan ini dan harus lebih proaktiv dalam mengawasi kebijakan eksekutif kedepannya
Selain itu kami meminta agar DPRD Luwu Utara memanggil BKD Luwu Utara dan Bupati Lutra agar Rapat dengar pendapat di DPRD kabupaten Luwu Utara terkait kebijakan mutasi tersebut, (jal//LIM).
