Luwu Utara SulSel// Tipikor RI.
Ketua DPRD Luwu Utara, Amir Mahkmud, bersama Ketua Komisi II, A. Sukma, serta anggota DPRD lainnya, yaitu Suaib Saing Latif dan Jamal dari Partai Golkar, melakukan kunjungan kerja ke Pj Gubernur Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait penanganan banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul yang berdampak pada beberapa desa di Luwu Utara. Makassar 31 Januari 2025
Banjir yang disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Baliase ke Sungai Masamba ini mengakibatkan arus sungai sangat deras, terutama di bagian hilir Sungai yang sudah sempit dan mengalami pendangkalan. Akibat jebolnya tanggul, lima desa mengalami kerugian material, yaitu Desa Pute Mata, Desa Giri Kusuma, Desa Petta Landung, Desa Malangke, dan Desa Pattimang.
Ketua DPRD Luwu Utara, Amir Mahkmud, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya. Menurutnya, Pj Gubernur Sulsel merespons dengan baik kedatangan mereka, dan hasil pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama. Salah satunya adalah penurunan ekskavator amfibi untuk penanganan banjir secara lebih cepat dan pendampingan hingga ke tingkat kementerian.
Amir berharap agar penanganan banjir ini dapat segera direalisasikan, mengingat dampaknya yang tidak hanya merusak pemukiman warga, tetapi juga lahan pertanian dan jalan penghubung antar kecamatan, seperti di Malangke dan Malangke Barat yang kini tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat.
Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan berusaha maksimal agar penanganan banjir di Luwu Utara segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
“Kami akan mendorong Kementerian PU dan Kementerian Pertanian, meskipun kami memahami kondisi Kementerian PU. Kami akan membuat surat resmi agar penanganan ini dilakukan secara bertahap,” ujar Prof. Fadjry.
Sementara itu, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Nalvian, menjelaskan kronologi kejadian banjir dan upaya yang telah dilakukan oleh Balai. Sejak 2022, pihaknya telah melakukan penanganan darurat dengan membangun tanggul dan terus berupaya mengatasi aliran air. Selain itu, mereka juga memanfaatkan peralatan dan bahan yang tersedia untuk penanganan jangka pendek.
Di sisi lain, harapan besar agar pembangunan bendungan Sungai Rongkong dapat dipercepat untuk menjamin keselamatan petani, khususnya di dua kecamatan, Baebunta Selatan dan Malangke Barat, yang sangat terdampak banjir ini.// LIM.
