BARRU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Nur Hasbiah Main, S.Sos., M.AP., menggelar kegiatan Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan 2 Tahun Sidang 2025/2026. Acara yang berlangsung di Jl. Asoka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, pada Selasa (17/02/2026) ini dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.
Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Barru dari Fraksi PKS, Rizaldi. Dalam sambutannya, Rizaldi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas tingkat legislatif untuk memastikan kebutuhan masyarakat Barru terakomodasi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Sebagai satu-satunya putra daerah asli Barru dari total 9 kursi di Dapil VI (Maros, Pangkep, Barru, Parepare), Nur Hasbiah mengingatkan warga agar jeli melihat kewenangan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa banyak urusan krusial, seperti kebijakan SMA/SMK dan infrastruktur jalan tertentu, kini berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi.
”Jika bapak dan ibu tidak menyampaikan aspirasinya, kami tidak akan tahu apa yang menjadi kebutuhan mendesak di lapangan. Sebagai wakil Barru di provinsi, tanggung jawab saya adalah memastikan suara kita terdengar di Makassar,” tegas srikandi PKS tersebut.
Dalam sesi diskusi yang dinamis, warga mengeluhkan beberapa persoalan menahun. Menanggapi isu lapangan kerja, Nur Hasbiah menjelaskan bahwa meski Perda Kawasan Industri sudah ada sejak 2014, realisasi investasi memerlukan kajian mendalam.
Terkait keluhan layanan PDAM dan distribusi air yang tidak merata, ia berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan manajemen PDAM guna melakukan pembenahan teknis. Sementara untuk usulan kendaraan dinas bagi RT, Nur Hasbiah memberikan penjelasan transparan mengenai kendala regulasi hukum serta keterbatasan APBD yang membatasi realisasi tersebut.
Poin menarik dalam reses ini adalah edukasi mengenai pemutusan bantuan sosial (PKH) dan BPJS Gratis. Nur Hasbiah mengungkap bahwa sistem verifikasi pusat kini sangat ketat. Beberapa faktor yang membuat bantuan non-aktif secara otomatis meliputi:
Memiliki cicilan bank atau pinjaman online. Memiliki aset emas di pegadaian. Kepemilikan kendaraan (motor lebih dari satu atau mobil). Daya listrik rumah di atas 900 Watt. Adanya anggota keluarga dalam satu KK yang terdeteksi bermain judi online.
”Jika merasa masih layak namun bantuan terputus, segera lakukan sanggah atau perbaikan data melalui operator di tingkat desa atau kelurahan secara jujur,” imbaunya.
Menutup rangkaian acara, Nur Hasbiah memastikan seluruh poin aspirasi—mulai dari perbaikan drainase, bantuan alat pertanian melalui kelompok tani, hingga sarana pendidikan—akan dipilah sesuai kewenangan untuk diperjuangkan dalam Sidang Paripurna mendatang.
”Kami di PKS adalah pelayan rakyat. Baik kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat, kami siap memfasilitasi dan mengawal kebutuhan masyarakat Barru,” pungkasnya.
